JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami peningkatan dan sama sekali tidak dipangkas untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Surabaya, Jawa Timur, 19 Februari 2026. Pernyataan itu sekaligus membantah kekhawatiran publik bahwa program baru tersebut akan “menggerus” dana pendidikan yang sudah ada.
Peningkatan Anggaran Pendidikan 2026
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa justru anggaran pendidikan “malah lebih besar setelah ada MBG”, karena pemerintah melalui Presiden menambah anggaran keseluruhan untuk sektor pendidikan. Untuk menutup alokasi yang diperlukan, Kemendikdasmen mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT), yaitu alokasi tambahan dalam APBN yang bersifat mendesak.
Menurut Mu’ti, kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan pendidikan meskipun meluncurkan program baru seperti MBG. Ia juga menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada pengurangan dana dari pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan.
Distribusi Anggaran Revitalisasi dan Digitalisasi
Untuk program revitalisasi satuan pendidikan, Kemendikdasmen sudah mencantumkan anggaran lebih dari Rp14 triliun dalam APBN 2026, yang akan digunakan untuk lebih dari 11 ribu satuan pendidikan. Sementara itu, revitalisasi tahun 2025 mencakup Rp16,9 triliun yang dialokasikan untuk lebih dari 16.000 satuan pendidikan, dengan sekitar 93 persen proses pembangunan telah selesai 100 persen.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada digitalisasi pendidikan, salah satunya melalui pemberian bantuan Interaktif Flat Panel (IFP) atau Panel Interaktif Digital (PID) ke ratusan ribu satuan pendidikan, sehingga siswa dan guru dapat berkolaborasi menggunakan teknologi yang terintegrasi dengan Learning Management System (LMS).
Program Indonesia Pintar dan Pelatihan Guru Tetap Berlanjut
Program Indonesia Pintar (PIP), yang memberikan bantuan sosial berupa dana pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu, juga tidak mengalami pengurangan anggaran. Bahkan, untuk tahun 2026, dialokasikan tambahan dana PIP sekitar Rp450 ribu per tahun untuk murid TK, yang akan menjangkau sekitar 888 ribu murid di seluruh Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran khusus untuk pelatihan guru dan beasiswa. Sebanyak 150 ribu guru yang belum menempuh pendidikan hingga jenjang D4 atau S1 akan menerima beasiswa masing-masing sebesar Rp3 juta per semester. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pendidik di Indonesia secara keseluruhan.
Tunjangan dan Pembayaran Guru Dipastikan Terlaksana
Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa anggaran pendidikan akan digunakan untuk membayar tunjangan guru, termasuk guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ia mengatakan tunjangan tersebut akan diberikan sesuai dengan pengajuan yang disampaikan kepada Presiden, memastikan pemenuhan hak pendidik di lapangan.
Dengan penegasan ini, Kemendikdasmen ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa meskipun ada program baru dengan target luas seperti MBG, komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan tetap kuat, bahkan mengalami peningkatan alokasi anggaran secara keseluruhan.